Dedi Mulyadi Bentuk Satgas Berantas Premanisme di Jawa Barat, Begini Reaksi Ketua GRIB Jaya Jabar

TRIBUNBEKASI.COM --- Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander Etwiorry, menuntut keadilan meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak tendensius menyinggung praktik premanisme di masyarakat dilakukan oleh ormas.  

"Jujur, saya mendukung program beliau, tapi jangan tendensius. Jangan kalau bicara kejahatan kenapa sih matanya harus tertuju pada ormas?" ujar Gabriyel seperti dikutip dari Titik Temu Podcast (10/4/2025) seperti dilansir TribunJabar.id.

Menurutnya, ormas seperti GRIB Jaya Jabar juga warga negara yang harus diperhatikan karena memiliki hak yang sama.

"Kami ormas ini warga negara, punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan masa depan dan kesejahteraan. Kami sama, kami masyarakat juga punya hak yang sama. Jadi tolong lah Gubernur Jawa Barat jangan tendensius," paparnya. 

Pihaknya mempersilakan jika Dedi Mulyadi tetap melakukan kebijakan memberantas praktik premanisme jika ada dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ormas. 

Namun, pihaknya menuntut agar Dedi Mulyadi adil.

Baca juga: Ganasnya Dua Preman di Pasar Baru Kota Bekasi, Tendang Dagangan Sayur Pedagang Sambil Marah-marah

Ia meminta Dedi Mulyadi juga melakukan pemberantasan praktik premanisme di internal pemerintahannya sendiri. 

Menurutnya, ia juga melihat aksi premanisme yang marak di dalam birokrasi pemerintahan.

"Kami pun kalau memang gubernur membentuk satgas premanisme, hari ini tolong bersih-bersih itu jangan keluar dulu, ke dalam dulu, karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi. Jadi birokrat ini semuanya benar.”

"Bupati, gubernur enggak semuanya bener, jadi jangan seakan-akan selama ini, oknum preman itu adanya cuma di ormas," tegasnya.

Karena hal itu, demikian pihaknya pun menantang Dedi Mulyadi dengan ikut membentuk Satgas Anti Preman Birokrasi.

"Tadi pak sekjen sudah sampaikan, perintah ketua umum, kita masyarakat punya hak yang sama," ujar Gabriyel dikutip dari tayangan Youtube GRIB Jaya Jakarta yang ditayangkan pada Minggu (13/4/2025).

"Kalau pemerintah membentuk satgas pemberantasan preman, satgas mafia preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD GRIB Jaya juga membentuk satgas preman birokrasi," sambung dia.

Sehinnga nanti untuk GRIB tingkat kabupaten dan kecamatan diminta bergerak jika ditemukan preman birokrasi.

"Kalau ada maling-maling birokrasi, ada tikus-tikus birokrat, dan ditemukan ada pengelolaan daerah tidak betul, kita garda terdepan yang akan membawa mereka masuk ke dalam penjara supaya mereka tahu rasanya disebut preman nantinya," katanya.