Kepala BKN dan MenpanRB Pastikan Tahun Ini Tidak Ada Rekrutmen CPNS

TRIBUNBEKASI.COM - Pemerintah memastikan tahun 2025 ini tidak ada memastikan seleksi calon pegawai negeri spil atau CPNS dan PPPK.

Meski demikian, warga berharap pemerintah tahun ini membuka seleksi CPNS 2025 menjelang akhir tahun nanti. Harapan ini terlihat dari sejumlah unggahan di media sosial.

Terbaru penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan seleksi CPNS 2025 tidak akan dibuka.

Pernyataan ini disampaikan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh. “Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menunda Seleksi CPNS tahun 2025," ujarnya.

"Fokus pada pengembangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan optimalisasi penempatan ASN yang sudah ada,” kata Zudan Arif Fakhrulloh.

Keputusan ini diambil mengingat kebutuhan reformasi birokrasi dan penataan sumber daya manusia di instansi pemerintah, serta upaya menghemat anggaran negara.

Masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti informasi resmi dari kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya pada isu-isu yang tidak valid di media sosial. 

MenPAN-RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah memprioritaskan penyelesaian penataan dan pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024.

 Proses tersebut ditargetkan tuntas paling lambat pada pertengahan tahun 2025, tepatnya pada bulan Juni.

“Untuk sementara, tahun 2025 tidak akan ada rekrutmen CPNS dan PPPK. Fokus kami adalah menyelesaikan pengangkatan formasi yang sudah ada, termasuk penyelesaian status tenaga honorer yang masih menunggu penempatan,” kata Rini dalam keterangannya.

Ia juga menegaskan bahwa penundaan seleksi ini bukan disebabkan oleh alasan efisiensi anggaran semata, tetapi lebih karena komitmen pemerintah untuk menuntaskan terlebih dahulu persoalan tenaga honorer yang telah lama menjadi sorotan.

Pemerintah ingin memastikan bahwa mereka yang telah mengikuti seleksi sebelumnya benar-benar mendapatkan kejelasan status dan penempatan secara bertahap dan tepat sasaran.

Selain itu, menurut Rini, usulan dari sejumlah pemerintah daerah turut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ini.

Beberapa daerah meminta agar pemerintah pusat memberikan jeda waktu agar mereka dapat melakukan penataan ulang kebutuhan pegawai serta mengoptimalkan peran ASN yang sudah ada dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

Dengan tidak adanya seleksi CPNS dan PPPK 2025, masyarakat yang memiliki harapan untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara harus bersabar hingga pemerintah membuka kembali rekrutmen pada tahun 2026.