Pejabat Sumut yang Terjaring OTT Ternyata Orang Dekat Gubernur, KPK Kejar Aliran Dana ke Pihak Lain

Bobby bahkan mengeluarkan surat rekomendasi agar Topan mencalonkan diri sebagai Ketua Kwarda Pramuka Sumut pada Februari 2025.

Kariernya semakin melesat saat Bobby menjabat Gubernur Sumut.

Topan ditunjuk sebagai Kepala Dinas PUPR dan merangkap Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia mengelola proyek-proyek strategis bernilai besar, termasuk jalan provinsi yang menggunakan skema multiyears.

KPK menangkap lima orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mandailing Natal dan Medan terkait dugaan suap proyek jalan senilai Rp231,8 miliar, di Mandailing Natal dan Medan, Sumut, pada Kamis malam.

Lima tersangka itu adalah Topan Obaja Putra Ginting (Kepala Dinas PUPR Sumut), Roni Ekhsan Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua), Helmiati (PPK PJN Wilayah I Sumut), Kirman Ritonga (Direktur PT Duta Nawaloka Gema), dan Rayendra Nst (Direktur PT Rifa Naufal).

KPK menyita uang tunai Rp231 juta sebagai bagian dari komitmen fee suap sebesar Rp2 miliar. Suap itu diberikan agar perusahaan milik Kirman dan Rayendra memenangkan proyek jalan di Sumut, baik dari Dinas PUPR Sumut maupun PJN Wilayah I.

Penunjukan dilakukan tanpa proses tender yang sah, dengan memanipulasi skema e-katalog. Salah satu pejabat bahkan menerima suap secara berkala sejak Maret 2024 hingga Juni 2025.

Total enam proyek jalan yang terlibat mencakup pembangunan dan rehabilitasi jalan senilai Rp231,8 miliar, termasuk proyek Jalan Sipiongot–batas Labusel dan Hutaimbaru–Sipiongot. KPK menilai praktik korupsi ini sebagai modus berulang yang berpotensi terjadi di banyak proyek lain. Kelima tersangka kini ditahan dan tengah menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penetapan Topan Ginting (TOP) sebagai tersangka diumumkan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

"Terkait dengan profil dari TOP dari PUPR tadi menyampaikan orang dekatnya gubernur, Saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya," ujar Asep.

KPK bekerja sama dengan PPATK untuk melacak pergerakan uang terkait proyek tersebut. Asep menegaskan lembaganya tak akan ragu memanggil pihak mana pun yang diduga terlibat.

"Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas lain atau ke gubernurnya, kita akan minta keterangan. Kita akan panggil dan kita minta keterangan," tegasnya.

Terkait kunjungan Bobby ke Gedung KPK pada April 2025, Asep mengatakan pertemuan itu tak membahas kasus ini. “Yang disampaikan tidak spesifik terkait tentang ini. Memang mungkin terkait birokrasi di sana, hambatan-hambatan apa saja, dan lain-lain,” ujar Asep.

Hingga berita ini diturunkan, Bobby Nasution belum memberikan pernyataan resmi mengenai kasus hukum yang menyeret mantan anak buahnya itu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com