DPRD Kota Bekasi

Anggaran Posyandu Dinilai Minim, DPRD Bekasi Desak Dinkes Tambah Dana Operasional

Komisi II DPRD Kota Bekasi desak Dinkes menambah anggaran Posyandu karena dana operasional dinilai tidak mencukupi kebutuhan kader.

Penulis: Rendy Rutama | Editor: Mohamad Yusuf
Dok. DPRD Fraksi PKS Kota Bekasi
RESES DPRD BEKASI - Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara, menghadiri kegiatan Reses di Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Jumat (7/11/2025). Kader Posyandu menyampaikan langsung keluhan minimnya dana operasional. 
Ringkasan Berita:
  • DPRD Bekasi meminta Dinkes menambah dana operasional Posyandu.
  • Kader mengeluhkan anggaran Rp 1 juta tidak cukup untuk kegiatan layanan masyarakat.
  • Legislator Adhika Dirgantara menilai kader harus lebih diperhatikan karena perannya penting.

 
TRIBUNBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Desakan peningkatan anggaran Posyandu kembali menguat di Kota Bekasi.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara, menilai Dinas Kesehatan perlu menambah dana operasional agar kader tidak bekerja dalam kondisi serba terbatas.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan, pemerintah tidak bisa hanya menuntut laporan kinerja tanpa memberikan dukungan memadai di lapangan.

Baca juga: Tak Pakai Helm, Pelajar Panik hingga Hampir Menangis saat Terjaring Operasi Zebra Maung 2025

Baca juga: Ayah dan Anak Disiram Air Keras Saat Melintas di Pamulang, Mata dan Wajah Luka Bakar

Baca juga: Adelia Sidik Bongkar Praktik Sekolah Tutupi Kasus Bullying di Bekasi

“Kalau memang perhatian Pemerintah Kota Bekasi masih kurang, Posyandu mogok saja beri laporan, biar mereka paham betapa pentingnya kader,” ujar Adhika, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, keluhan mengenai minimnya anggaran sudah berulang kali disampaikan para kader, termasuk saat masa Reses DPRD.

Dana yang diterima Posyandu saat ini sebesar Rp 1 juta dinilai tidak mencukupi kebutuhan kegiatan rutin.

Dalam praktiknya, dana tersebut harus dibagi dua.

Sebagian dipakai untuk biaya operasional, sedangkan sisanya dibagikan sebagai transportasi bagi sepuluh kader.

Hasilnya, setiap kader hanya membawa pulang Rp 50 ribu.

Kondisi itu membuat kader berharap DPRD dapat menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemkot Bekasi agar ada peningkatan anggaran dan perbaikan dukungan untuk layanan masyarakat.

“Dalam pelaksanaannya, Posyandu membagi dua dana tersebut. Setengah untuk operasional dan separuh lagi untuk transportasi sepuluh kader,” kata Adhika.

Baca berita Tribunbekasi lainnya di TribunBekasi.com dan di Google News

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved