Pengamat Politik Ini Minta Prabowo Tegas Sikapi Kerusuhan: Batalkan Tunjangan DPR dan Copot Kapolri

TRIBUNBEKASI.COM, GAMBIR --- Kerusuhan akibat demo berujung anarki menjadi perhatian publik, terlebih salah seorang ojol bernama Affan Kurniawan meninggal dunia ditabrak kendaraan rantis polisi, Kamis (28/8/2025) malam.

Pengamat Politik Citra Institute, Effriza, mengatakan, dalam insiden kerusuhan berujungan korban jiwa, elit politik juga harus bertanggungjawab.

Apalagi, kata Effriza ucapan dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni sudah melukai hari rakyat Indonesia hingga menimbulkan kerusuhan.

"Karena akibat ucapan, perilaku, dan tuna empati menyebabkan eskalasi demonstrasi meluas dari isu tunjangan dinas DPR kemudian diperburuk dengan tragedi wafatnya driver ojol akibat dilindas mobil aparat," kata Effriza.

Baca juga: Gara-gara Penyataan "Tolol", Crazy Rich Ahmad Sahroni Dicopot Jabatannya dari Komisi III DPR

Ia pun berharap, Presiden Prabowo Subianto memiliki sikap tegas dalam kerusuhan yang terjadi selama tiga hari terakhir.

Effriza menekankan agar Presiden Prabowo membenahi lembaga-lembaga negara agar bekerja untuk kepentingan rakyat. 

"Presiden Prabowo tidak bisa sekadar menampung, mendengarkan, dan mempelajari aspirasi publik, tetapi Presiden mesti bersikap dengan membahas bersama DPR tentang keinginan publik membatalkan tunjangan dinas rumah bagi anggota DPR," terangnya.

Ia menilai, pilihan membatalkan tunjangan dinas rumah sepertinya sudah menjadi solusi. Sebab publik tidak lagi bisa diredakan sekadar pernyataan permintaan maaf.

Mengingat, para elit politik sempat bercerita alasan adanya uang tunjangan rumah dinas. Namun, publik menuntut ketegasan dalam sikap nyata agar ada pembatalan hal itu.

"Presiden juga perlu memikirkan untuk mencopot Kapolri Listyo Sigit, sepertinya publik tidak lagi sekadar mengganggap permintaan maaf telah cukup, kemudian juga perlu adanya sikap tegas dan transparan yang didorong oleh pihak kepolisian untuk memproses atas tujuh orang yang terlibat insiden terlindasnya driver ojol sebab publik tidak menganggap ini sekadar karena teknis lapangan," ungkapnya. 

BERITA VIDEO : AHMAD SAHRONI KE SINGAPURA? ISU 'KABUR' MENCUAT SAAT GELOMBANG DEMO MEMANAS

"Mengapa dua hal itu penting? Sebab, dalam konstitusi, negara, dan demokrasi, bahwa Presiden, Kapolri, dan Pimpinan DPR adalah pihak yang mengatur arah kebijakan sekaligus bertanggung jawab terhadap berbagai dampak eskalasi konflik ini," tambahnya.

Sebelumnya, ratusan massa menyerang Polres Metro Jakarta Timur, Sabtu (30/8/2025) dini hari.

Puluhan kendaraan mobil dan sepeda motor yang terparkir di depan Polres Metro Jakarta Timur dibakar massa.

Dari pantauan lokasi, sekira pukul 08.00 WIB sejumlah orang terlihat sedang mempereteli bangkai mobil yang terbakar.