Forum Guru Besar Insan Cita Sampaikan 8 Solusi Jangka Pendek dan Menengah untuk Redam Gejolak Massa

Forum Guru Besar Insan Cita juga menyampaikan delapan solusi jangka menengah yakni:

1. Presiden memimpin langsung Gerakan Pemberantasan Korupsi melalui langkah langkah nyata dan konsisten dengan melibatkan semua elemen bangsa serta memperkuat KPK dan lembaga-lembaga penegakkan hukum dalam bidang pemberantasan korupsi.  

2. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh peraturan dan undang-undang yang membebani rakyat. Mencabut peraturan dan undang-undang tersebut serta menyusun peraturan dan undang-undang baru yang lebih berpihak kepada rakyat. 

3. Meningkatkan kualitas institusi pengawasan (antara lain: BPK, BPKP) agar menimbulkan kepercayaan publik. Mengaplikasikan pola rekrutmen yang benar agar orang-orang yang  terpilih memimpin institusi pengawasan ini memiliki integritas, kompetensi dan track record yang baik.  

4. Mereformasi birokrasi pemerintahan dengan membuat grand design reformasi nasional yang terukur dan pasti, serta membangun birokrasi Indonesia menjadi birokrasi kelas dunia. Tingginya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, perlu ditanggapi Presiden dengan memberikan solusi konkrit yaitu melakukan perbaikan di kabinet dan internal birokrasi pemerintahan yang sekarang ini sangat fragmented dan kurang efektif/efisien.  

Perbaikan kabinet dilakukan dengan meletakkan pucuk-pucuk pimpinan di kementerian dan lembaga orang-orang yang dipercaya publik sehingga mampu meningkatkan public trust. 

5. Pemerintah dan DPR dengan seluruh kewenangan yang ada wajib memastikan bonus demografi tidak berubah menjadi bencana demografi. 

6. Ketidakpercayaan publik terhadap DPR perlu perhatian khusus. Evaluasi kritis terkait fasilitas-fasilitas yang dimiliki DPR sangat diperlukan. Dalam situasi di mana efisiensi sedang digalakkan, pola hidup sederhana perlu dikedepankan, dan bukan flexing atau pamer harta kekayaan yang membuat rakyat makin pedih. Para politisi di DPR harus mampu menjaga kepatutan, kesantunan (tutur kata dan tindakan) dan kompetensinya agar mampu menjalankan fungsi representasi dengan efektif.  

7. ⁠ Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang merupakan Asta Cita ke-7 Pemerintah. Selama rentang waktu 1998-2025 bangsa Indonesia melaksanakan sistem politik dan demokrasi, tapi hasilnya menunjukkan bukannya mengarah ke demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila, melainkan condong mempraktikkan sistem demokrasi liberal. 
Karena itu, praktik demokrasi dan pemilu/pilkada perlu kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia agar bangsa ini tidak merasa tercerabut dari akarnya.  

8. Presiden hendaknya mengevaluasi rencana Danantara untuk mendirikan Perguruan Tinggi. Presiden selayaknya memberikan kepercayaan penuh kepada Perguruan Tinggi yang telah ada dengan cara meningkatkan kualitas dan kemampuan Perguruan Tinggi di Indonesia agar mampu bersaing di fora internasional. 

Forum Guru Besar Insan Cita yang anggotanya merupakan Alumni HMI menegaskan 
bahwa pernyataan sikap ini merupakan panggilan moral dan akademik untuk menjaga 
keutuhan NKRI, memperkuat demokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa, serta memastikan kebijakan negara berpihak kepada rakyat.  

"Kami menyerukan Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk segera merespons 
dengan langkah-langkah nyata, baik dalam bentuk Quick Win maupun Sustainable 
Solutions, demi mencegah kerusakan yang lebih dalam dan mewujudkan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.