Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok, Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto!

Dia kemudian menyoroti dua dosa besar yang melekat pada rezim Orde Baru yakni soal pelanggaran HAM berat dan korupsi yang masif.

Romo Magnis dengan tegas menyebut peristiwa 1965-1966 sebagai salah satu tindakan genosida terbesar abad ke-20.

"Tidak bisa disangkal, bahwa Soeharto yang paling bertanggung jawab atas satu dari 5 genosida terbesar umat manusia di abad bagian ke dua abad ke-20, yaitu pembunuhan sesudah tahun 1965-1966 antara 800 ribu dan menurut Sarwo Edi yang sangat aktif, 3 juta orang. Mengerikan sekali," katanya.

Selain peristiwa tersebut, dia juga menyebutkan adanya ‘pelanggaran HAM lain yang keras dan kasar’ yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru.

Alasan kedua yang menurutnya sangat kuat adalah praktik korupsi yang dilakukan Soeharto.

"Salah satu alasan mengapa Soeharto tidak boleh menjadi pahlawan, adalah bahwa dia melakukan korupsi besar-besaran. Dia memperkaya keluarga, dia memperkaya orang-orang dekatnya, memperkaya dirinya sendiri. Bukan pahlawan nasional," ujar Romo Magnis.

Dia menjelaskan bahwa figur pahlawan nasional seharusnya mencerminkan pengabdian tanpa pamrih.

Dengan pertimbangan itu, Romo Magnis menyimpulkan sikapnya dengan jelas menolak gelar pahlawan untuk Soeharto.

"Bagi saya, ini alasan yang sangat kuat bahwa (Soeharto) jangan dijadikan pahlawan nasional," tandas Romo Magnis.

BERITA VIDEO : PSI BERUBAH 180 DERAJAT, KINI NGOTOT INGIN SOEHARTO JADI PAHLAWAN

Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Menteri Kebudayaan RI sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menegaskan bahwa nama Presiden ke-2 RI Soeharto memenuhi syarat sebagai calon Pahlawan Nasional. 

Hal itu disampaikan Fadli usai melaporkan hasil seleksi calon penerima gelar pahlawan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Fadli menjelaskan, pengusulan gelar pahlawan nasional berasal dari masyarakat dan melewati proses penilaian berlapis mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial sebelum dibahas di Dewan GTK.

“Semua 49 nama ini memenuhi syarat. Perjuangannya jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya sudah diuji secara akademik, secara ilmiah, melalui beberapa tahap,” kata Fadli.