Ketum MUI Dukung Penetapan Roy Suryo sebagai Tersangka: Jadi Pelajaran Bagi Semua Pihak

TRIBUNBEKASI.COM, SEMANGGI — Polda Metro Jaya mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat setelah menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Salah satu dukungan datang dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, yang menilai langkah penyidik Polda Metro Jaya sudah tepat. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi siapa pun agar tidak menyalahgunakan kebebasan berpendapat.

“Sudah tepat, supaya menjadi pelajaran bagi siapa pun untuk tidak menggunakan kebebasan berpendapat sebagai ajang caci maki,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Anwar juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berpendapat di ruang publik agar tidak menimbulkan fitnah atau kebencian. Ia berharap setelah penetapan tersangka ini, tidak ada lagi pihak yang menyebarkan informasi tidak benar.

Baca juga: Polda Metro akan Panggil Roy Suryo Cs Tersangka Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Langsung Ditahan?  

“Semoga Pak Jokowi selalu diberi kesehatan lahir dan batin,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara yang melibatkan unsur internal serta eksternal.

Dalam kasus ini, ada delapan tersangka yang dibagi menjadi dua klaster. Klaster pertama terdiri dari lima orang, yakni ES, KTR, MRF, RE, dan DHL.

Mereka dijerat dengan Pasal 310, 311, dan 160 KUHP serta Pasal 27A, 28 ayat (2) juncto Pasal 45 UU ITE tentang pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan.

Sementara itu, klaster kedua terdiri dari tiga orang, yakni RS, RHS, dan TT, yang dikenakan Pasal 310, 311 KUHP, serta Pasal 32, 35, 27A, dan 28 ayat (2) UU ITE terkait manipulasi data elektronik dan penyebaran dokumen palsu.

Irjen Asep menegaskan bahwa kasus ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum di ruang digital tanpa pandang bulu.

Penjelasan Kapolda Metro Jaya

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan terkait lamanya proses penyidikan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Irjen Asep Edi menyebut lamanya penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut disebabkan oleh banyaknya barang bukti digital yang harus diperiksa.

"Terus terang saja, banyak sekali item barang bukti digital forensik yang diperlukan oleh kita. Pemeriksaan itu tidak cepat, pasti membutuhkan waktu yang lama," katanya, dalam konferensi pers terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025).

"Untuk itu, karena pemeriksaan dari hasil digital forensik, dari labfor, laboratorium forensik, dan juga digital forensik itu baru selesai dalam waktu minggu-minggu kemarin. Sehingga kita bisa menetapkan sesuai dari apa yang menjadi hasil pemeriksaan," sambung dia.

Penetapan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini diambil setelah penyidik menemukan ratusan barang bukti yang dinilai menguatkan bahwa ijazah Jokowi sah dan diterbitkan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Asep Edi menjelaskan, penyidik telah menyita 723 item barang bukti, termasuk dokumen asli dari UGM yang membuktikan keabsahan ijazah Jokowi.

Dokumen itu juga telah melalui pemeriksaan laboratorium forensik, baik dari aspek analog maupun digital.

“Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan Puslabfor Polri, ijazah yang dipersoalkan adalah asli dan sah. Temuan ini diperkuat dengan data digital yang menunjukkan adanya manipulasi dan editan pada dokumen yang disebarkan para tersangka,” ujar Irjen Asep.

Menurutnya, para tersangka terbukti menyebarkan tuduhan palsu mengenai keaslian ijazah Jokowi dengan menggunakan analisis tidak ilmiah, yang pada akhirnya menyesatkan dan meresahkan masyarakat.

“Penyidik menemukan adanya upaya sistematis untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi palsu yang menyerang kehormatan seseorang, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia,” kata Asep.

BERITA VIDEO : POLISI TETAPKAN ROY SURYO DAN 7 ORANG JADI TERSANGKA KASUS TUDINGAN IJAZAH PALSU JOKOWI

Terbagi dalam dua klaster

Dalam kasus tersebut, penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya membagi delapan tersangka dalam dua kluster. 

Kluster pertama terdiri atas lima orang yakni Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana (ES), anggota TPUA Kurnia Tri Royani (KTR).

Lalu pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik Damai Hari Lubis (DHL), mantan aktivis '98 Rustam Effendi (RE), Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadillah (MRF).

Klaster kedua yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo (RS), ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar (RHS), dan dokter Tifauzia Tyassuma (TT) alias dr Tifa.

Kelima orang dijerat dengan Pasal 310 dan/atau 311 dan/atau 160 KUHP, serta Pasal 27A Jo. Pasal 45 ayat 4 dan/atau Pasal 28 ayat 2 Jo. Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, kluster kedua dikenakan pasal serupa, dengan tambahan Pasal 32 ayat 1 Jo. Pasal 48 ayat 1 dan Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE karena diduga melakukan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah.

Asep menegaskan, langkah hukum ini merupakan upaya menjaga keadilan serta memastikan bahwa ruang digital tidak menjadi tempat penyebaran fitnah dan disinformasi. 

“Kami ingin menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan untuk menyerang kehormatan orang lain dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak berdasar,” ujarnya.

(Sumber : Wartakotalive.com, Ramadhan LQ/m31)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News