Berita Nasional
Subsidi BBM Bisa Dipangkas 70 Persen, Anggota Komisi VII DPR RI: Saya Kira Bisa Dilakukan segera
Data yang diterima DPR, hanya 30 persen BBM bersubsidi dikonsumsi sepeda motor dan angkutan umum.
TRIBUNBEKASI.COM - Ekonom Senior Faisal Basri hingga saat ini terus mendorong harga BBM segera dinaikkan.
Ada pun pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, tengah mengkaji sejumlah opsi penghematan subsidi energi.
Salah satunya dengan mengizinkan BBM bersubsidi dikonsumsi sepeda motor dan angkutan umum
Kini, harga BBM Indonesia jauh lebih murah dibandingkan di sejumlah negara miskin dan negara produsen besar minyak.
Baca juga: Mahasiswa BEM Nusantara Demo Menolak Kenaikan Harga BBM Subdisi di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha
Baca juga: Pengalihan Subsidi BBM Jadi Bansos Dinilai Dibutuhkan Warga Miskin, Pengamat: Asal Datanya Benar
Baca juga: Program Bantalan Sosial Pemerintah di Tengah Penyesuaian Harga BBM, Ini Tanggapan Sejumlah Pengamat
Faisal Basri mengatakan, kenaikan harga minyak adalah fenomena global.
Hampir semua negara, termasuk produsen besar seperti Arab Saudi, sudah menaikkan harga BBM.
"Harga di Indonesia lebih murah dibandingkan Arab Saudi" ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Subsidi Untuk Siapa? Menelaah Efektivitas Penggunaan Uang Rakyat' yang digelar Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP) di Jakarta, Kamis (1/9/2022).
Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dan Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan juga hadir sebagai narasumber.
Faisal mengatakan, harga BBM bersubsidi di Indonesia amat jauh dari harga keekonomiannya.
Subsidi solar lebih dari Rp 10.000 per liter dan pertalite Rp 7.100 per liter.
"Berapa pun kuota BBM bersubsidi tidak akan pernah cukup" kata dia.
Ia usulkan harga BBM segera dinaikkan.
Akan tetapi, kenaikannya harus terukur agar tidak terlalu membebani rakyat.
"Gunakan semua instrumen untuk meringankan beban rakyat,” ujarnya.
Lamhot Sinaga mengatakan, konsumsi BBM bersubsidi harus dikendalikan.