Pemkab Karawang Wacanakan Revisi RTRW, DPRD Minta Syarat Ini

Alasan lainnya, lanjut Nace, yang diundang panitia dalam rapat itu terkesan dipilih-pilih, bukan berasal dari masyarakat yang berkepentingan. Padahal, katanya, merevisi RTRW sama saja dengan mengubah peradaban manusia.

Baca juga: Kantor Cabang dan Gudang Alfamart Karawang Gunakan Energi Terbarukan

Baca juga: Terekam CCTV, Pelaku Curanmor Diamankan Warga di Bekasi, Berikut Kronologi Lengkapnya

Nace menyontohkan, melalui perubahan RTRW masyarakat desa bisa berubah menjadi masyarakat perkotaan dalam beberapa tahun saja.

Jika masyarakat desa itu tidak diajak musyawarah, tentunya akan kaget dan tatanan sosial bakal rusak.

"Jadi harus ditanya kepala desa terkait hal itu. Misalkan mengubah tata ruang dari agraris ke industri, dampaknya akan seperti apa. Ini harus dikaji dulu di tingkat desa," katanya.

Nace tidak menampik perlunya revisi Perda RTRW karena memang harus ada penyesuaian terkait adanya proyek strategis nasional di Karawang. Namun perubahan tersebut tentunya harus ditempuh sesuai aturan.

"Memang revisi RTRW itu diperlukan, apalagi adanya (proyek) strategis nasional di Karawang. Tapi tentu harus ditempuh sesuai aturan," katanya.

DAS Cibeet

Selain membubarkan rapat di dalam ruangan, di luar hotel ratusan warga Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat berunjuk rasa. Mereka menuntut revisi RTRW dan KLHS dibatalkan.

Alasannya, draf Raperda RTRW dan KLHS tidak berpihak kepada warga Karangligar, yang belasan tahun menjadi daerah langganan banjir.

Dalam draf itu disebutkan, Kecamatan Telukjambe Barat, Telukjambe Timur dan Pangkalan yang merupakan daerah aliran sungai (DAS) Cibeet diusulkan sebagai kawasan industri.

Padahal Sungai Cibeet merupakan sumber banjir yang kerap melanda Karangligar ketika musim penghujan tiba.

"Apakah pemangku pemerintahan belum puas melihat penderitaan kami," ujar salah seorang warga Karangligar, Asep Saepulloh.