Kenapa Anies Baswedan Melanjutkan Safari Politiknya ke Kalimantan Selatan dan Utara? Ini Jawabannya

Dia senang jika ada penambahan partai di koalisi perubahan. Dia mengingatkan, selama memiliki tujuan baik, maka Partai NasDem akan menerima dengan terbuka.

"Yang tidak bagus adalah mencaci maki, mencari kelemahan terus menerus, bernarasi buruk tiada henti, bahkan tiada hari tanpa fitnah."

"Yang buruk-buruk itu semua merusak bangsa dan negara," tuturnya.

Ridho Rahmadi Tegaskan Partai Ummat Adalah Politik Identitas, Bakal Bangun Perjuangan dari Masjid

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan, pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas.

"Kita akan secara lantang mengatakan, 'ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas'," tegas Ridho pada pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Ridho mengatakan, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama.

"Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik," ucapnya.

Karena itu, menantu Amien Rais ini menuturkan, politik identitas adalah politik yang berpancasilais.

"Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang pancasilais," tutur Ridho.

Ridho mengungkapkan, Partai Ummat akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah Saw lakukan setelah hijrah.

"Bagi Umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan."

"Menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keummatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik," bebernya.

Ia menambahkan, seharusnya yang dilarang di masjid adalah politik provokasi, bukan politik ide dan gagasan.

"Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi, keduanya sangatlah berbeda."

"Yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan, tapi politik segregasi, sekali lagi, keduanya sangatlah berbeda," bebernya.

(Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami/Fersianus Waku/Reza Deni)