Analis Kebijakan Publik Menilai Relokasi jadi Opsi yang Paling Tepat Pasca Kebakaran Depo Plumpang

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA ----  Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menilai bahwa keberadaan masyarakat di Plumpang, Jakarta Utara seharusnya tidak dipolitisasi oleh Anies Baswedan.

Disinyalir, dampak dari kebakaran Depo Pertamina Plumpang adalah faktor dari kampanye Anies Baswedan saat 2017, yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan kepada masyarakat.

Padahal, lahan tersebut adalah milik Pertamina, dan tidak seharusnya masyarakat membangun pemukiman padat penduduk di sekitar objek vital yang berbahaya itu.

"Jadi selama ini dipakai politik, sehingga mereka memakai IMB kawasan yang hanya tiga tahun itu. Harusnya itu Pemprov DKI segera memindahkan dan merelokasi masyarakat," ujar Trubus saat dihubungi Warta Kota, Senin (6/3/2023).

Trubus menjelaskan persoalan relokasi warga itu adalah apabila masyarakat dipindahkan ke tempat yang jauh dari tempat bekerja atau mencari nafkah.

Jadi kata Trubus, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mencari tempat tinggal yang dekat dengan sumber nafkah masyarakat.

"Kalau yang berikutnya kan karena itu tanahnya punya Pertamina. Sebagian lagi sebenarnya ada tanah-tanah yang masih jadi sengketa juga, kan enggak jelas juga kepemilikannya. Jadi itu juga harus diselesaikan oleh DKI," ucap Trubus.

Baca juga: Tiga Pihak Dianggap Terlibat atas Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Salah Satunya Anies Baswedan

Trubus pun menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Anies saat kampanye sangat tidak tepat.

Hal tersebut karena, itu hanya menjadi legalitas bagi masyarakat untuk janji-janji manis politiknya pada saat kampanye.

Lebih lanjut, Trubus mengatakan kebijakan Anies seperti bom waktu yang saat ini telah meledak.

"Iya betul bom waktu yang meledak. Seharusnya saat itu tidak ada janji apapun," kata Trubus.

"Waktu itu kan masyarakat menuntut untuk bisa IMB selama-lamanya. Maunya kan seperti itu. Kemudian akhirnya diputuskan diterbitkan IMB kawasan. Jadi, memang tidak tepat itu," lanjutnya.

Saat ini, karena Penjabat (Pj) Gubernur DKI y, Heru Budi Hartono tidak memiliki beban kampanye dan janji politik, sudah seharusnya untuk mengambil langkah.

Relokasi Warga jadi Opsi Paling Tepat

Lebih lanjut, menurut Trubus opsi yang paling tepat diambil sebagai solusi adalah relokasi warga.

Karena hal tersebut lebih mudah dilakukan.

"Kalau memindahkan depo itu anggaran yang dikeluarkan bisa triliunan dan akan berpengaruh pada distribusi BBM di DKI Jakarta. Jadi efeknya bisa jauh lebih luas," pungkas Trubus.

Oleh karena itu menurut Trubus, hal yang paling efektif adalah masyarakat direlokasi ke tempat lain.

Kemudian, tugas Pemprov DKI Jakarta untuk membuatkan tempat tinggal semacam rusun atau bentuk lainnya.

"Untuk jangka pendek bisa dikontrakkan terlebih dahulu di rusun yang tak jauh dari situ," tandas Trubus.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut bila tak Dipindah, Depo Pertamina Plumpang Harus Dibangun Sungai di Sekitarnya

Namun yang jelas, masyarakat harus direlokasi dan Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan solusi jangka panjang.

Trubus menjelaskan, apabila memilih opsi masyarakat tetap tinggal di Plumpang dan deponya dipindah, maka akan membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama.

"Kalau bikin rusun itu lebih cepat. Enam bulan selesai. Lebih murah juga dan bermanfaat," pungkas Trubus. (m36)