Koperasi Merah Putih Sukamaju Depok Kurang Modal, Pengurus Keluar Uang Pribadi Rp 11 Juta

TRIBUNBEKASI.COM -- Koperasi Merah Putih tingkat telah dibentuk di banyak kota/kabupaten termasuk di Depok dan Bekasi, Jawa Barat. Di balik peresmian Koperasi Merah Putih yang memukau, ada sejumlah fakta yang nyaris luput dari perhatian publik.

Sejak diresmikan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 lalu, ribuan Koperasi Merah Putih telah hadir di sejumlah wilayah. Di Kota Depok, Jawa Barat, KKMP sudah terbentuk di 63 kelurahan pada 11 kecamatan. Salah satunya adalah KKMP Sukamaju di Kecamatan Cilodong.

Setelah tiga bulan berlalu, KKMP Sukamaju belum menunjukkan perkembangan. Bahkan pengurus KKMP ada yang bekerja secara sukarela karena tidak mendapatkan gaji atas waktu dan tenaga yang telah dia curahkan untuk mengurus KKMP Sukamaju.

Alih-alih mendapatkan gaji, ada pengurus yang nombok menggunakan uang pribadi untuk menutupi biaya operasional.

Ketua Pengurus KKMP Sukamaju, Nurdiansyah berharap, pemerintah memperhatikan pengurus KKMP yang memberikan waktu dan tenaga untuk mengurus koperasi.

Selain itu, pengurus KKMP Sukamaju juga membutuhkan dukungan sarana prasarana agar lebih maksimal dalam bekerja.

Bendahara II KKMP Sukamaju, Tambar Hartini juga menyatakan dirinya belum menerima gaji ataupun intensif. “Salary belum dapat, makanya kita mengharap banget kapan turun,” kata Tambar, Jumat (24/10/2025).

Malah, Tambar sudah beberapa kali nombok. Dia terpaksa menggunakan uang pribadi untuk menutup biaya operasional koperasi.

Tambar pernah nombok hingga Rp 11 juta untuk membayar barang-barang yang datang ke KKMP Sukamaju. Hal itu dia lakukan karena kas koperasi masih kosong. Setelah kas koperasi terisi, uang Tambar pun dikembalikan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi Tambar dan para pengurus KKMP Sukamaju, apakah tetap bertahan atau mundur. “Ibaratnya kami sudah babat alas selama enam bulan, tapi sampai sekarang belum menikmati hasilnya,” ungkapnya.

Hingga saat ini, KKMP Sukamaju mendapatkan bantuan Rp 30 juta dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Setengah dari dana tersebut digunakan untuk membeli alat tulis kantor (ATK) sedangkan Rp 15 juta lainnya dipakai untuk mendatangkan stok bahan pokok alias sembako.

Tambar menambahkan, proses mendapatakan dana dari Pemkot Depok juga bukan perkara yang mudah. “Uang Rp30 juta dari pemkot keluarnya sulit, harus melalui beberapa tahapan,” ujarnya.

KKMP Jatimakmur

KKMP Jatimakmur di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, juga termasuk koperasi yang diresmikan pada 21 Juli 2025.

Pada saat itu, toko yang dikelola KKMP Jatimamakmur memiliki stok yang cukup banyak. Setelah tiga bulan beroperasi, stok di KKMP Jatimakmur malah semakin sedikit. Rak display pada toko KKMP Jatimakmur juga banyak yang kosong.