Sekjen PKN Nilai Sikap Denny Indrayana Soal Pemakzulan Presiden Jokowi Seperti Pendekar Mabuk

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Sekjen Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Dr Sri Mulyono menilai surat terbuka Denny Indrayana ke DPR ngawur soal pemakzulan Presiden Jokowi.

"Alasan-alasan untuk meminta pemakzulan Presiden ala Denny Indrayana adalah bukan alasan yang mendasar, hanya analisis yang dipaksakan," ungkap Sri Mulyono dalam keterangan resmi, Kamis (8/6/2023).

Menurut Sri Mulyono, sikap Denny Indrayana soal pemakzulan Presiden Jokowi seperti layaknya pendekar mabuk yang menabrak kesana kesini tanpa panduan disiplin bernegara dan berkonstitusi.

"Sangat tidak tepat Denny kirim surat kepada Pimpinan DPR karena jelas-jelas dia tidak standing politik terkait pemakzulan," ujarnya.

Menurut dia jika Denny serius dan bukan hanya seperti pendekat mabuk, berkirim suratnya lebih tepat misalnya kepada Partai Demokrat (PD) yang sempat mengusungnya pada Pilkada Kalimantan Selatan.

Apalagi, menurut Sri Mulyono, Denny Indrayana punya hubungan khusus dengan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

"Yakinkan saja Partai Demokrat  soal pemakzulan ini dan biarkan Partai Demokrat yang menyatakan sikapnya di DPR," ungkapnya.

Sri Mulyono juga mengajak Denny Indrayana untuk berpolitik dengan sikap terbuka dan ksatria.

"Jangan hanya plintat-plintut untuk bikin keruh dan testing the water saja," sebutnya.

Dia mendesak para pemimpin politik untuk berpikir strategis demi kepentingan bangsa dan negara serta kemajuan demokrasi yang produktif, bukan terbawa pada pertarungan kepentingan politik masing-masing yang  sangat egoistik.

"Manuver-manuver politik lewat cara-cara Denny Indrayana patut diduga hanyalah cara dari partai tertentu untuk bikin keruh dan gaduh politik demi mengambil keuntungan-keuntungan politik sesaat," ungkap Sri Mulyono.

Di lain pihak, lanjut Sri Mulyono, cara  Denny Indrayana ini juga hanya menghasilkan permusuhan-permusuhan politik tak berkesudahan yang merugikan demokratisasi dan persatuan nasional kita.

Ia juga menghimbau Denny Indrayana untuk fokus terhadap masalah hukum dirinya terkait kasus korupsi payment gateway pasport di kemenkumham tahun 2015.

"Satu lagi, BARESKRIM Polri pernah menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka korupsi payment gateway pasport di kemenkumham tahun 2015, apakah status tersangka tersebut masih atau sudah dicabut ? Jika Deny Indrayana masih status tersangka di Polri maka sebaiknya Denny fokus mengurus masalah hukumnya tersebut," ujar Sri Mulyono.

Seperti diketahui, Denny Indraya menuliskan surat terbuka ditujukan kepada Pimpinan DPR RI pada Selasa (7/6/2023).