Anies Baswedan Siap Hadir Adu Gagasan Antikorupsi di KPK Rabu Ini

“Yang kedua, perampasan aset. Maka, segera kita bereskan Undang-undang Perampasan Aset,” tuturnya.

Untuk memberikan efek jera yang tak main-main, Ganjar Pranowo ingin memenjarakan pejabat yang terbukti korupsi ke Nusakambangan.

Selanjutnya, ia juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. 

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bilang, seorang pejabat harus memberikan contoh yang baik ke bawahannya.

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Indonesia Koito Butuh 60 Orang Operator Produksi

Baca juga: Jumlah PNS Karawang Semakin Berkurang, BKPSDM Catat 618 PNS Pensiun pada Tahun 2024

“Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan,” ucap Ganjar Pranowo.

“Yang kedua, jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya, kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul,” lanjutnya.

Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Ganjar Pranowo bilang, kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp230 triliun.

Jika dialihkan ke anggaran kesehatan, jumlah ini setara dengan biaya pembangunan 27.000 unit pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

“Kita tunjukkan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu,” tandasnya.

Baca juga: Tegaskan Indonesia Bukan Hanya Penonton Forum Internasional, Airlangga: Kita Memimpin

Baca juga: Banjir di Karawang Mulai Surut, Tersisa di Desa Karangligar yang Masih Banjir Tinggi

Gagasan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, tak jauh berbeda. 

Jika terpilih sebagai presiden RI selanjutnya, Anies Baswedan berjanji untuk memiskinkan koruptor dan mengesahkan UU Perampasan Aset.

Anies Baswedan juga ingin memperkuat KPK melalui revisi undang-undang. 

Bersamaan dengan itu, menurutnya, pimpinan KPK harus dipastikan memiliki standar etik yang tinggi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga ingin memberikan penghargaan untuk masyarakat yang membantu melaporkan dugaan korupsi.

Baca juga: Respon Putusan Bebas Haris Azhar dan Fatia, Luhut Serahkan pada Jaksa, Jaksa Bakal Ajukan Kasasi

Baca juga: Siram Air Keras dan Bacok Pedagang Pasar Hingga Tewas, Pelaku Pembunuhan Dibekuk

Menurutnya, mekanisme pelaporan dugaan korupsi ini dibolehkan UU.

“Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi,” kata Anies Baswedan.

“Gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat,” sambungnya.

Sementara, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengaku sepakat dengan Ganjar Pranowo soal gagasan pemberantasan korupsi.

“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata Prabowo Subianto.

Baca juga: Airlangga Nilai Jawaban Prabowo pada Debat Presiden Bukan Teori, tapi Best Practice

Baca juga: Remaja Tenggelam di Danau Metland Cibitung Akhirnya Ditemukan Tak Jauh dari Lokasi Kejadian

Sama dengan Anies Baswedan, Menteri Pertahanan itu ingin memperkuat KPK, termasuk kejaksaan, Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat di tiap kementerian/lembaga.

“Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” ucapnya.

Mendengar jawaban dari dua pesaingnya, Ganjar Pranowo berharap pemberantasan korupsi di Indonesia akan lebih baik ke depan, siapa pun presidennya.

"Inilah janji politik di depan rakyat. Maka kemudian kalau kita bisa menyatukan yang saya sampaikan di awal, pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama, maka kalau perbuatanya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat," tuturnya. (Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti; Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News