Cara RDF Belum Mampu Atasi Tumpukan Sampah di TPST Bantargebang, LH akan Genjot Pengelolaan Kompos

TRIBUNBEKASI.COM, BANTARGEBANG --- Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebut pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan metode RDF (Refuse Derived Fuel) dan teknologi insinerator, dinilai belum cukup untuk mengatasi jumlah sampah yang terus meningkat setiap harinya.

Lalu, kata Hanif, pendekatan lainnya ialah melakukan pengelolaan sampah menjadi organik (kompos) dengan skala besar dapat dimanfaatkan sebagai upaya mengatasi tumpukan sampah. 

"Dari kajian yang kami lakukan di beberapa lokasi TPA, dengan RDF saja, ternyata tidak signifikan mengurangi timbunan sampah harian, lagi-lagi kami tidak bisa mengandalkan pada satu mekanisme penyelesaiannya, memang harus komprehensif," kata Hanif, Minggu (27/10/2024).

Tidak hanya itu, Hanif menuturkan jika pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik dan profesional tentunya dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar lagi. 

BERITA VIDEO : GUNUNGAN SAMPAH DI TPA BURANGKENG LONGSOR 

"Penting untuk membangun industri ini menarik sehingga sampah itu kalau sudah harganya menarik akan menjadi industrialisasi, semua bisa bayangkan teman-teman akan datang kesini untuk menambang sampah itu," tuturnya.

Terakhir, Hanif mengungkapkan jika pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik, maka nantinya tidak hanya menjadi cost center, namun mampu berubah menjadi benefit center yang berkelanjutan.

"Kita wajib membangun ini menjadi benefit center dan eco center, jadi dua hal ini harus kita bangun dengan serius di negara kita, ini upaya kami menyelesaikannya," pungkasnya.

Baca juga: TPST Berbasis Teknologi RDF Dibangun di Cibitung Bekasi, Mampu Olah Sampah 50 Ton per Hari

Sejumlah catatan sudah dirangkum Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq untuk mengoperasikan pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, kota Bekasi.

Catatan itu dikatakan Hanif diantaranya perlu adanya upaya kolaboratif lintas sektor dalam mengatasi krisis pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. 

Kolaborasi segera dilakukan dengan melibatkan lintas kementerian dan pihak swasta. 

"Itu memang harus bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian sampah di Jakarta, sampah dengan jumlah 8.000 ton per hari, ini tidak sedikit," kata Hanif.

Hanif menjelaskan sampah di TPST Bantargebang saat ini sudah mencapai 55 juta ton. 

Jakarta darurat sampah

Setiap hari, Provinsi DKI Jakarta membawa 7.500 ton sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kelurahan Ciketing Udik, Kota Bekasi.

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (RI), Hanif Faisol Nurofiq mengatakan jumlah tersebut dikategorikan tidak sedikit.

"Dalam penyelesaian sampah di Jakarta. sampah harian yang volumenya di angka 7.500 sampai 7.800 ton per hari, ini tidak sedikit," kata Faisol, Minggu (27/10/2024).

Berdasarkan jumlah sampah tersebut, Faisol menjelaskan perlu adanya penyelesaian permasalahan secara serius.

Terkhusus Pemerintah DKI Jakarta dinilai wajib masif memantau situasi dan penanganan serta dampak pendistribusian sampah ke TPS Bantargebang.

"Pemprov DKI sudah berupaya tadi dengan berbagai macam cara. Nanti scaling up-nya yang harus kita bangun bersama, kemudian engagement, tanggung jawab semua pihak wajib untuk turun," jelasnya.

Faisol menuturkan kemudian tahapan selanjutnya adalah bagiamana cara mengurai sampah tersebut.

Di lokasi TPST, terdapat PLTSa Merah Putih yang mampu mengelola sampah sebesar 100 ton per hari.

Pengolahan sampah menjadi Refused Derived Fuel (RDF) tercatat dapat mengelola sampah hingga 2000 ton per hari.

"Tentu iklim RDF ini sedang berjalan. Nah ini kita harus masifkan," tuturnya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi pelapak dan pemulung Indonesia (APPI) Bagong Suyoto menyampaikan justru untuk pengolahan sampah 2.000 ton per hari belum maksimal.

Belum maksimal pengoperasian itu dikarenakan sampah organik yang dikelola belum dapat menghasilkan sampah briket.

"Jadi yang seribu itu sampai baru, terus yang seribu ton itu sampah lama, dari 2.000 ton itu akan menghasilkan briket sekitar 700 ton per hari," ucap Bagong.

Bagong mengungkapkan darurat penyedian lahan sampah dan penanganan bukan hanya dari DKI Jakarta saja, namun di seluruh wilayah di tanah air.

Kedepannya ia berharap koordinasi kementerian lingkungan hidup bersama provinsi serta pemerintah daerah dapat berkesinambungan untuk menangani sampah.

"Saya berharap banyak pak menteri lingkungan hidup ini bisa menyelesaikan persiapan sampah dalam negeri yang sekarang lagi semrawut, lalu dapat memperkuat pelaku sirkular ekonomi aras bawah, ya pemulung, pelapak, dan pencacahan plastik," pungkasnya. 

(Sumber : TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra/m37)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.