Sudah Overload dan Semrawut, Pemkab Bekasi Percepat Pembangunan PSEL di TPA Burangkeng

Staf Ahli Menteri LH, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan verifikasi ini bagi menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah nasional pada tahun 2029, salah satunya di TPA Burangkeng.

Selain itu bagian dari tindak lanjut rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang digelar pada Kamis (2/10/2025) sekaligus bentuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang percepatan pengelolaan sampah nasional.

"Sesuai arahan Presiden, persoalan sampah harus dapat diselesaikan pada tahun 2029. Hari ini kami bersama beberapa kementerian dan PLN melakukan verifikasi lokasi yang potensial untuk pembangunan PSEL san rencana pembangunan PSEL ini sebagai salah satu penyelesaian cepat utk sampah diperkotaan dengan timbunan sampah lebih dari 1.000 ton per hari," kata Hanifah di TPA Burangkeng, Minggu (5/10/2025). 

Hanifah menjelaskan Kabupaten Bekasi telah menyiapkan lahan di TPA Burangkeng seluas 5 hektare untuk pembangunan fasilitas tersebut. 

Namun masih diperlukan sejumlah proses agar lahan tersebut memenuhi seluruh kriteria teknis.

"Kami sudah meninjau langsung. Lahan sudah disiapkan seluas lima hektare, dan kami juga menemukan potensi sumber air yang cukup dekat dengan lokasi. Namun tentu perlu dilakukan perhitungan terkait debit air dan kelayakannya," jelasnya.

Selain kesiapan lahan, Hanifah juga menanggapi volume timbuNan sampah di Kabupaten Bekasi yang mencapai 1.500 hingga 2.250 ton per hari.

Berdasarkan dukungan armada pengangkutan yang ada, kini dinilai sudah memadai.

"Saat ini kami sedang melakukan verifikasi terhadap seluruh data yang sudah disampaikan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada KLH dan Kementerian Dalam Negeri," tuturnya.

BERITA VIDEO : GUNUNGAN SAMPAH TPA BURANGKENG LONGSOR BERINGINAN DENGAN PELAYANAN

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Ida Farida menyampaikan pihaknya telah menyiapkan lahan dan anggaran pembebasan untuk mendukung proyek PSEL tersebut.

"Untuk kesiapan lahan sudah kami siapkan, dan anggaran pembebasan sudah dialokasikan dalam APBD tahun 2025 dan 2026. Insya Allah Kabupaten Bekasi siap," ucap Ida.

Ida menegaskan dalam memastikan proyek PSEL tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, pihaknya juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat desa.

"Kami sudah bahas proses pengadaan lahan bersama dinas terkait. Sertifikat lahan sudah dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan tidak banyak masyarakat yang memiliki lahan di area tersebut. Insya Allah tidak ada kendala berarti, hanya perlu melalui beberapa tahapan administratif," tegasnya.

Ida berharap dengan kedatangan tim verifikasi dari pemerintah pusat, pembangunan proyek PSEL dapat segera dimulai.

"Kami pastikan proyek ini bisa segera dilaksanakan dan akan kami percepat agar sesuai dengan amanat Presiden untuk percepatan penyelesaian persoalan sampah," harapnya. (maz/m37)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News