Mau Serah Terima PSU Perumahan? Disperkimtan Bekasi Ungkap 20 Dokumen yang Harus Dilengkapi

Ringkasan Berita:

1. Disperkimtan Bekasi merilis daftar lengkap dokumen persyaratan serah terima PSU.
2. Ada 20 berkas yang wajib dipenuhi pengembang agar proses berjalan cepat.
3. Disperkimtan juga memperkuat komitmen menuju WBK dan WBBM.

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi memaparkan cara dan persyaratan lengkap untuk proses serah terima Prasarana dan Sarana Utilitas perumahan. Pengembang maupun masyarakat diminta memperhatikan seluruh dokumen agar proses berjalan cepat tanpa hambatan.

Dalam pemaparannya, Disperkimtan merinci sedikitnya 20 dokumen yang wajib disiapkan. Beberapa di antaranya meliputi surat permohonan, masterplan atau siteplan yang telah disahkan pemerintah daerah, izin bangunan, hingga dokumen lingkungan.

Baca juga: KPK Telusuri Dugaan Kejanggalan Lahan Whoosh, Negara Dipaksa Beli Tanah Miliknya Sendiri

Baca juga: LBH Tegaskan Muhammad Hisyam Meninggal karena Perundungan Bukan Penyakit Bawaan

Baca juga: Operasi Zebra Jaya 2025 Bidik Motor Tanpa Pelat Nomor, Ternyata Kerap Dipakai Pelaku Begal

Berikut daftar lengkap dokumen yang harus dipenuhi pengembang.

1.      Surat Permohonan Serah Terima.

2.      Salinan masterplan atau siteplan atau blockplan yang disahkan pemerintah daerah dalam bentuk hardcopy dan softcopy pdf.

3.      Salinan IMB atau PBG.

4.      Salinan KTP direktur.

5.      Salinan akta perusahaan.

6.      Salinan NPWP perusahaan.

7.      Salinan PBB tahun terakhir.

8.      Salinan rekomendasi izin prinsip atau SPPL atau PKKPR.

9.      Izin lokasi dan aspek tata guna tanah atau pertimbangan teknis pertanahan.

10.   Salinan IPPT.

11.   Rekomendasi PJU.

12.   Advis teknis peil banjir dan berita acara pengecekan lapangan.

13.   Rekomendasi TPU dan berita acara penyerahan lahan TPU.

14.   Rekomendasi penanganan sampah atau TPSS.

15.   Rekomendasi PJT jika terdapat tanah pengairan atau GSS.

16.   Dokumen ANDALALIN.

17.   Dokumen UKL UPL.

18.   SK nama-nama jalan perumahan.

19.   Surat pelepasan hak atas tanah fasos fasum.

20.   Sertifikat HGB fasos fasum asli beserta salinan hardcopy dan scan pdf.

Sebelumnya Disperkimtan Kabupaten Bekasi juga menyatakan komitmennya mendukung terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Komitmen itu ditandai dengan cap tangan dari kepala dinas, sekretaris, para kepala bidang hingga seluruh pegawai pada Senin (3/11/2025).

Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja pegawai untuk memaksimalkan seluruh program pada tahun berjalan.

Disperkimtan juga melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pegawai dan memberikan penghargaan bagi mereka yang dinilai teladan.

“Ada komitmen bersama untuk mewujudkan WBK dan WBBM,” kata Nur Chaidir saat ditemui di Cikarang pada Kamis (6/11/2025).

Ia menambahkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi fokus utama, mulai dari perbaikan penerangan jalan umum lingkungan, drainase, hingga perawatan taman dan ruang terbuka hijau.

“Kami berharap di tahun ini dan seterusnya bisa memberikan pelayanan terbaik sesuai tagline Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera,” ujarnya.

Baca berita Tribunbekasi lainnya di TribunBekasi.com dan di Google News