APBD 2026 Defisit Rp 298 Miliar Bayangi Bekasi 2026, Ade Sukron Minta Pendapatan Daerah Digenjot

Ringkasan Berita:

• APBD 2026 Kabupaten Bekasi diproyeksi defisit Rp298,17 miliar.
• DPRD mendorong peningkatan pendapatan daerah untuk menutup kekurangan.
• Pemkab Bekasi menyiapkan SILPA 2025 dan fokus menyelesaikan piutang BPJS.

 
TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI - Suasana politik anggaran di Kabupaten Bekasi kembali menghangat. Ancaman defisit sebesar Rp298,17 miliar membayangi rancangan APBD 2026.

Prediksi ini muncul setelah pendapatan daerah diperkirakan hanya mencapai Rp7,28 triliun, sementara belanja daerah tembus Rp7,57 triliun.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, tak menampik kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa potensi defisit itu tidak bisa dianggap enteng dan menjadi bahasan serius di parlemen.

"Iya hal ini tidak boleh diam juga maka menjadi pembahasan kami," kata Ade saat ditemui di Cikarang pada Jumat (21/11/2025).

Baca juga: Tinggal Dekat dengan Prabowo hingga SBY, 14.000 Warga Bogor Masih Hidup di Rumah Tidak Layak Huni

Baca juga: Bobol Sistem Deposit Kripto, HS Raup Rp 4,45 Miliar hingga Beli Ruko di Bandung

Baca juga: Ayah dan Anak Disiram Air Keras Saat Melintas di Pamulang, Mata dan Wajah Luka Bakar

Ade mengatakan pihaknya akan fokus menggenjot pendapatan daerah sebagai langkah utama menutup selisih anggaran.

Ia menjelaskan bahwa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD 2025 tidak sebesar tahun sebelumnya sehingga tidak bisa sepenuhnya diandalkan.

“Sudah kami lakukan pembahasan. Yaitu meningkatkan pendapatan,” ujar Ade.

Sementara itu, Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dalam rapat paripurna DPRD pada Selasa (18/11/2025) lalu, juga menegaskan potensi defisit tersebut.

“Apabila kita bandingkan antara pendapatan daerah dan belanja daerah, terdapat defisit sekitar Rp298,17 miliar dalam rancangan APBD 2026,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkab Bekasi tetap optimistis pelayanan publik tidak akan terhambat.

Asep menyebut kekurangan anggaran akan ditutupi dengan SILPA 2025 yang disiapkan untuk menopang kebutuhan tahun berikutnya.

“Untuk masalah defisit, kami sudah berantisipasi dari SILPA APBD 2025 yang nantinya akan digunakan untuk 2026,” ujarnya.

Selain isu defisit, Pemkab Bekasi juga menyoroti persoalan pelayanan dasar.

Salah satunya adalah penyelesaian piutang dengan BPJS Kesehatan, yang dianggap penting agar layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan lancar.

“Masalah kesehatan tetap menjadi fokus kami. Setidaknya piutang BPJS juga untuk diselesaikan, sebab menyangkut kepada pelayanan kesehatan masyarakat,” tuturnya.

Baca berita Tribunbekasi lainnya di TribunBekasi.com dan di Google News