PTM Segera Dimulai, KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Kebutuhan Anak saat Belajar di Sekolah

Saat ini mereka juga memikirkan transportasi agar bisa mengantarkan mereka ke sentra vaksin, bagaimana mereka mengatasi kekhawatiran ketika di vaksin, dan lain lain. 

Semua kegiatan tersebut masih dijalankan dengan informasi yang minim dan masih membutuhkan informasi yang layak anak, agar informasi tersebut tak tertinggal jauh untuk oleh anak anak. 

Begitu juga pentingnya perhatian vaksin diluar skema sekolah, karena ada berbagai bentuk anak membutuhkan perlindungan khusus dan situasi khusus karena dampak berat pandemi. 

Baca juga: Perampokan 5 Kilogram Emas di Medan Diduga Kelompok Teroris? Ini Penjelasan Direskrimum Polda Sumut

Saat ini masih ada orang tua yang memilih BDR, selain keselamatan anak dan keluarga, juga pertimbangan daya tahan ekonomi yang harus dijaga, sehingga BDR membuat pengurangan biaya transportasi dan akomodasi anak (bila sekolah). 

Meski pemerintah sudah membantu dengan konsep merdeka belajar dan bantuan pulsa untuk PJJ, Inilah yang menjadi persoalan terkait pencapaian vaksin, yang masih jadi perhatian kita semua dalam menjalankan amanat Presiden agar semua anak divaksin baru sekolah. 

Dalam pemantauan KPAI langsung ke sekolah, menfasilitasi perpindahan anak ke sekolah masih perlu perhatian, terutama protokol kesehatan saat menunggu dan naik transportasi. 

Begitu juga dengan cek suhu sebelum masuk sekolah, ketika menunjukkan 37 derajat, belum ada tempat transit sementara anak, sebelum dijemput orang tua. 

Baca juga: Pekerja Lepas Terminal Bekasi Gembira Dapat Pasokan Makanan dari Humanity Food Bus

Tempat tersebut penting menjadi tempat isolasi sementara yang aman untuk anak. 

Kemudian kelengkapan infrastruktur sekolah mendukung 5 M 1V juga menjadi saran KPAI agar fasilitas sekolah melengkapi. 

Namun, saat ini sekolah telah melakukan beberapa antisipasi seperti pengurangan jumlah siswa, kelengkapan tempat cuci tangan dengan sabun dan tempat isolasi. 

Hal hal ini menjadi persyaratan oleh kebijakan SKB 4 Menteri yang perlu dilaksanakan, dan tentu tidak ada tawar menawar di sekolah, karena menyangkut keselamatan semua. 

Sehingga aksi walikota Solo penting di lakukan para pemimpin daerah, ketika tidak mematuhi, jika tak mematuhi, maka akan muncul resiko, seperti kehilangan guru jika tak diperhatikan. 

Baca juga: Sasa Selain Pandai Membuat Bumbu Masak, kini Produksi Masker Bermerek Kulinara

Angka Partisipasi Sekolah anak dalam PTM juga harus difikirkan, seperti bagaimana mengatasi hambatan mereka dalam partisipasi. 

Karena bicara PTM, bicara semua anak dan semua jenjang sekolah dengan penetapan konsep merdeka belajar yang menekankan blended learning (PTM dan BDR). 

Seperti anak disabilitas, anak dan sekolah yang masih sulit akses internet, anak dalam perlindungan khusus, anak berada dalam masyarakat adat dan suku dalam, dengan pertimbangan letak geografis di sekolah.