Buset! Dana Pemprov DKI Mengendap Rp 14,6 Triliun di Bank, Ini Janji Gubernur Pramono Anung

"Itu pilihan terhadap mana yang ditunda itu sesuai audit inspektorat yang saat ini berjalan pada realisasi kegiatan 2024-2025 menjadi salah satu dasar pertimbangan penundaan kegiatan dalam RAPBD 2026," jelas Atika.

Di sisi lain, Pemprov DKI tetap mempertahankan sejumlah program prioritas dan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Beberapa di antaranya adalah subsidi pangan kepada 19,8 juta paket selama tahun 2026, lalu kenaikan dana operasional RT-RW serta kader dasawisma.

"Penerima KJP tetap dipertahankan 707 ribu orang dan KJMU 27.000 orang, optimalisasi operasional RDF Rorotan dan TPST Bantargebang tetap dilaksanakan, peningkatan kualitas permukiman di 25 lokasi, pembangunan lapanban multifungsi 1 lokasi, pembangunan RTH di 11 lokasi," jelas Atika.

Selain itu, pembangunan RSUD Cakung tetap akan dibangun pada tahun depan, juga pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, pemberian subsidi transportasi, termasuk pembangunan rehab gedung pemda di 4 lokasi yang sudah masuk ke dalam multiyears dan sulit untuk dihentikan.

"Kemudian pembangunan Flyover (Latumeten) dan penyusunan dokumen perencanaan griya kecamatan yang akan kita lakukan mix use menjadi rumah susun," tambahnya.

Pemprov DKI sejatinya telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp 95,35 triliun.

Namun, belakangan Kementerian Keuangan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 15 triliun menjadi hanya Rp 11 triliun.

Angka ini menurun 59,47 persen dibandingkan tahun 2025 dengan nilai Rp 27,5 triliun. Karenanya, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun.

(Sumber :  Wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti/m27)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News