Kabupaten Karawang

Bupati Karawang Aep Syaepuloh Lantik Tiga Pejabat Baru, Ancam ASN yang Malas Bisa Turun Peringkat

Bupati Karawang Aep Syaepuloh melantik pejabat baru dan menegaskan proses rotasi dan promosi ASN dilakukan tanpa pungutan.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Mohamad Yusuf
Tribunbekasi/Muhammad Azzam
PELANTIKAN PEJABAT - Bupati Karawang Aep Syaepuloh melantik pejabat eselon II, pengawas, dan fungsional di Aula Husni Hamid, Karawang, Jumat (14/5/2025). Pelantikan berlangsung tertib dan menjadi momen penegasan bahwa promosi ASN berbasis talent pool tanpa pungutan. 

Ringkasan Berita:
  • Bupati Aep melantik pejabat eselon II, pengawas, dan fungsional di Aula Husni Hamid.
  • Ia menegaskan tidak ada jual beli jabatan dan semua promosi berbasis talent pool.
  • ASN diingatkan agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengatasnamakan pejabat.

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG - Suasana di Aula Husni Hamid, Karawang terasa berbeda pada Jumat pagi.

Deretan pejabat tampak rapi menghadiri pelantikan yang langsung dipimpin Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.

Dalam kesempatan itu, Aep melantik pejabat eselon II, pengawas, dan pejabat fungsional yang menempati posisi baru.

Tiga pejabat eselon II resmi bergeser jabatan.

Baca juga: Trump Kirim Surat ke Presiden Israel, Minta Benjamin Netanyahu Diampuni Penuh

Baca juga: Misteri PNS Hilang, Ternyata Ditemukan Tewas di Aliran Sungai Ciliwung Cipayung

Baca juga: Kabar Gembira, Kuota Haji Bekasi Tahun 2026 Bertambah, Waktu Tunggu Turun hingga 4 Tahun

Jajang Jaenudin kini dipercaya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, setelah sebelumnya menjabat Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat.

Asep Suryana naik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari posisi sebelumnya sebagai Kabag Hukum Setda.

Sementara Iwan Ridwan kini menakhodai DPMPTSP usai sebelumnya memimpin Dinas Lingkungan Hidup.

Di hadapan para pejabat, Aep menegaskan satu hal yang belakangan ramai dibahas.

Ia memastikan proses rotasi, mutasi, maupun promosi pegawai tidak melibatkan praktik jual beli jabatan.

“Di tiap mutasi dan rotasi, tidak ada yang pakai uang. Kalau ada yang mengatasnamakan saya atau lembaga tertentu, ASN harus cerdas. Saya yakin di BKPSDM tidak ada praktik seperti itu,” tegas Aep.

Ia menyoroti isu pungutan yang selama ini berkembang.

Menurutnya, Pemkab Karawang menjalankan sistem talent pool yang jadi dasar penilaian.

“Kita sudah punya talent pool. Kalau peringkat kinerjanya baik, ya naik. Kalau malas, ya turun. Tidak ada lagi alasan percaya harus lewat sini atau bayar,” ujarnya.

Aep juga menegaskan rotasi dan mutasi adalah hal biasa dalam organisasi.

Evaluasi kinerja akan dilakukan enam bulan ke depan.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved