KDM Apresiasi Bupati Aep, Pembebasan Lahan Proyek Pengendalian Banjir Karangligar Tuntas

Ringkasan Berita:

• Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memuji langkah cepat Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyelesaikan pembebasan lahan proyek DAS Karangligar.
• Proyek pengendalian banjir segera dimulai dengan nilai ganti rugi lahan Rp280 ribu–Rp500 ribu per meter persegi.
• Proyek dikerjakan BBWS Citarum dengan anggaran Rp80–100 miliar untuk pintu air dan kolam retensi.

 
TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memberi apresiasi tinggi kepada Bupati Karawang Aep Syaepuloh. Ia memuji langkah cepat Pemkab Karawang yang berhasil menuntaskan pembebasan lahan proyek penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat.

Menurut KDM, dengan selesainya proses pembebasan lahan, proyek pengendalian banjir yang sudah lama dinantikan masyarakat bisa segera dimulai.

“Hari ini akses jalan dari Resinda sudah bisa dilalui, mesin akan segera dipasang. Pembebasan tanah oleh Pemkab sudah selesai, jadi pekerjaan bisa segera dimulai,” ujar KDM usai menghadiri rapat koordinasi penataan kawasan DAS serta marka jalan nasional dan gerbang tol di Pemkab Karawang, Kamis (13/11/2025).

KDM menegaskan, proyek ini merupakan bagian penting dari upaya menekan potensi banjir tahunan di wilayah Karangligar, yang kerap menjadi langganan genangan air setiap musim hujan.

Baca juga: DPR Semprot Kepala BGN, Tambah Anggaran Rp28,4 Triliun Tanpa Restu Komisi IX

Baca juga: Nikita Mirzani Diduga Live dari Dalam Penjara, Ini Tanggapan Ditjenpas

Baca juga: Terkuak Sosok Aresty, Istri Pegawai Pajak Dibunuh dan Dikubur Tukang Bangunan di Septictank

“Tidak ada problem, pekerjaan sudah bisa dimulai. Tinggal kontraktor jalan karena ini pekerjaan dari PUPR pusat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan, seluruh proses administrasi dan teknis pembebasan lahan telah rampung. Pembayaran ganti rugi kepada warga akan dilakukan pada Senin (17/11/2025).

“Permasalahan utama Karawang itu banjir, bahkan bisa lima sampai enam kali dalam setahun. Untuk pembebasan lahan, alhamdulillah sudah siap dan tinggal pembayaran,” ujar Aep.

Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk membebaskan lahan seluas 1,5 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan kolam retensi dan pompa air. Nilai ganti rugi ditentukan berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yakni antara Rp280 ribu hingga Rp500 ribu per meter persegi.

“Alhamdulillah masyarakat mau menyerahkan lahannya untuk kepentingan bersama. Kami hanya mengambil sesuai kebutuhan. Senin tinggal bayar, dan setelah itu pekerjaan bisa langsung dimulai,” ucap Aep.

Aep juga menyebut, sebagian lahan berada di bawah pengelolaan Perum Jasa Tirta (PJT) II. Karena itu, pihaknya berhati-hati memastikan status tanah agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Ada sebagian tanah milik PJT II, jadi kami harus hati-hati. Tapi secara umum tidak ada kendala berarti,” katanya.

Tahun ini, Pemkab Karawang menargetkan pembangunan dua pompa air di sisi kiri dan kanan sungai, serta pemasangan sheet pile atau dinding penahan banjir.

“Pokoknya tahun ini saya harus selesaikan dua pompa itu, lalu pasang sheet pile sesuai desain, apakah delapan atau sepuluh meter lebarnya,” tutur Aep.

Sebelumnya, Aep bersama Kepala BBWS Citarum Dian Al-Ma’ruf dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa telah meninjau langsung titik-titik sumber banjir di Sungai Cibeet dan Cidawolong pada 6 Desember 2024.

Menurut Dian, proyek senilai Rp80–100 miliar itu bertujuan menata aliran air dari dua sungai besar agar tidak meluap ke permukiman warga.