Mahasiswa UI Tuntut Pertanggungjawaban Prabowo, Ini 5 Poin Pernyataan Aliansi BEM se-UI

TRIBUNBEKASI.COM, DEPOK - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia (UI) mengeluarkan pernyataan sikap terhadap situasi nasional yang sedang terjadi.

Dipimpin Ketua BEM UI, Zayyid Sulthan Rahman, pernyataan sikap tersebut dibacakan langsung di depan awak media di Kampus UI Depok pada Selasa (2/9/2025) sore.

BEM se-UI menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dalam aksi yang terjadi belakangan ini.

Baca juga: Eks Anggota Tim Mawar Fauka Noor Farid Temui Prabowo , Ada Apa?

Baca juga: Lokataru Kecam Tuduhan Delpedro Marhaen Lakukan Penghasutan , Sebut Polisi ‘Playing Victim’

Selain itu, mereka juga mengecam seluruh tindakan represif yang mengakibatkan korban bermunculan dan mengutuk keras tindakan aparat dalam melakukan penyerangan di lingkungan Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan.

Terdapat lima poin pernyataan sikap yang dibacakan aliansi BEM se-UI sebagai berikut:

1. Menuntut pertanggungjawaban penuh kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, DPR RI, TNI, POLRI, serta seluruh oknum elite politik atas kebijakan dan pernyataan yang sewenang-wenang, tidak berpihak kepada rakyat, serta memperkeruh situasi bangsa.

Hingga hari ini, kami belum mendengar adanya permintaan maaf yang tulus maupun komitmen yang kuat untuk memperbaiki keadaan. 

Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai dugaan makar harus dibuktikan dengan investigasi yang jelas, transparan, dan akuntabel;

Baca juga: Ketika Kapolri Listyo Sigit Ajak Makan Malam Pasukan TNI-Polri di DPR

Baca juga: Natalius Pigai Balas Kritik PBB, Klaim Pemerintah RI Sigap Tangani Kasus HAM

2. Menuntut pembebasan seluruh massa aksi yang ditahan serta mengecam secara tegas segala bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat, termasuk penangkapan yang sewenang-wenang, pemukulan, penyiksaan, hingga pembunuhan, karena itu semua tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Menolak kebijakan pembungkaman informasi sebagaimana tertuang dalam surat KPI Nomor 309/KPID-DKI/VIII/2025, karena merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.

Bentuk pembungkaman sistematis ini tampak jelas melalui pembatasan liputan serta pelumpuhan fitur siaran langsung di platform digital untuk membungkam suara rakyat.

Baca juga: Resmi, Polisi Akui Tangkap Delpedro Marhaen Direktur Lokataru Foundation, Ini Alasannya

Baca juga: Sosok Zetro Leonardo Purba Diplomat Tewas Ditembak di Peru, Tinggalkan 3 Anak, Baru 5 Bulan Bertugas

4. Menegaskan komitmen Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia untuk terus mengawal, menyaring, dan menyebarkan informasi yang objektif, berpihak pada kebenaran, serta menolak segala bentuk disinformasi maupun propaganda provokatif dengan tujuan menakut-nakuti dan/atau melakukan tindakan kekerasan, destruksi, maupun rasisme.

5. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga solidaritas #WargaJaga Warga dan tidak terprovokasi oleh pihak tidak bertanggung jawab yang mengadu domba dan mengarah pada penyerangan kelompok minoritas tertentu selaku sesama rakyat Indonesia.

“Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya, serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman,” tegas Zayyid. 

“Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur,” pungkasnya. (m38)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp