Pegiat Medsos dr Tifa Sarankan Negara Fasilitasi Jokowi Berobat ke Luar Negeri

Ringkasan Berita:

• dr Tifa walk out dari audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri di PTIK, Jakarta Selatan.
• Ia menyarankan negara memberi fasilitas agar Jokowi bisa menjalani perawatan medis ke luar negeri.
• Pendekatan itu disebut sebagai solusi manusiawi dan elegan berbasis kajian akademis.

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI - Suasana di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian cukup tegang pada Rabu siang, 19 November 2025, ketika beberapa tokoh publik memilih meninggalkan forum audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Satu di antaranya adalah pegiat media sosial Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa.

Ia keluar bersama Refly Harun, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan Sianipar setelah merasa masukan mereka tidak memperoleh ruang yang cukup.

Usai walk out, dr Tifa menyampaikan pandangan yang cukup mengejutkan.

Baca juga: KPK Telusuri Dugaan Kejanggalan Lahan Whoosh, Negara Dipaksa Beli Tanah Miliknya Sendiri

Baca juga: LBH Tegaskan Muhammad Hisyam Meninggal karena Perundungan Bukan Penyakit Bawaan

Baca juga: Operasi Zebra Jaya 2025 Bidik Motor Tanpa Pelat Nomor, Ternyata Kerap Dipakai Pelaku Begal

Ia menyarankan negara memberi fasilitas agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo bisa menjalani perawatan medis ke luar negeri.

Menurutnya, tekanan publik berkepanjangan terkait polemik ijazah Jokowi dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental mantan kepala negara tersebut.

“Di banyak negara, ketika tekanan publik terhadap seorang mantan pemimpin mencapai titik ekstrem, negara memilih memberikan ruang pemulihan, bukan konfrontasi,” ujar dr Tifa kepada wartawan pada Rabu (19/11/2025).

Ia menyebut risiko stres akut, kelelahan mental, hingga turunnya imunitas bisa memicu komplikasi kesehatan yang lebih besar.

Dr Tifa juga menawarkan perspektif penyelesaian yang ia sebut sebagai Marcos Way.
Konsep ini, menurutnya, menempatkan aspek kemanusiaan sebagai fondasi utama.

“Memberikan kesempatan untuk menjalani perawatan medis di luar negeri bisa menjadi solusi yang elegan dan manusiawi,” ungkapnya.

Pendekatan tersebut, sambungnya, memberi dua manfaat.

Di satu sisi, negara menjaga ketenangan publik dan menghindari konflik berkepanjangan.

Di sisi lain, pihak yang bersangkutan tetap memperoleh ruang penghormatan serta perlindungan kesehatan.

“Inilah pilihan penyelesaian yang tidak merendahkan siapapun, sekaligus memberi ruang bagi negara untuk fokus pada masa depan,” kata dia.

Dr Tifa menuturkan bahwa usulan SP3 untuk kasus ijazah dan pemberian fasilitas perawatan medis itu sejatinya ingin ia sampaikan dalam forum audiensi.

Ia menyebut gagasan tersebut lahir dari diskusi panjang bersama para akademisi lintas disiplin.

“Kami sudah berkonsultasi dengan sekitar 30 pakar, termasuk profesor dan doktor. Mereka berdiskusi setiap hari tentang cara penyelesaian yang paling beradab,” ujar dr Tifa.

Baca berita Tribunbekasi lainnya di TribunBekasi.com dan di Google News