Taman Safari Indonesia Diminta untuk Dicabut Izinnya, Bupati Bogor Menundanya dengan Dalih Evaluasi

Menurut Rudy, ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan Pemkab Bogor dalam mencabut izin. 

"Kita tunduk pada aturan dari pemerintah pusat dan provinsi. Tetapi saat mengambil keputusan, ada sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan sehingga dampak dampak negatifnya minimum bagi masyarakat," papar Rudy.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) telah menyegel 9 obyek di Puncak pada Maret 2025.

Menteri LH Hanif Faisol telah menyurati Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat untuk mencabut izin 9 obyek yabg melanggar aturan tersebut.

"Kami akan memaksa kembali Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor untuk mereview persetujuan lingkungan yang diberikan di daerah Puncak," kata Hanif saat meninjau korban banjir bandang di Cisarua, Senin (7/7/2025).
 
Hanif mengaku sudah memerintahkan Bupati Bogor untuk mencabut 9 izin obyek yang telah disegel. 

"Hari ini terinfo ke kami, baru 3 yang dicabut, 6 sedang dievalusi. Kami minta dilakukan percepatan evaluasi untuk pencabutan persetujuan lingkungan," ujar Hanif.

Hanif mengungkapkan sudah menyegel 33 obyek dan bangunan yang melanggar aturan di kawasan Puncak, Bogor.

Namun hingga kini baru 4 lokasi yang sudah memasuki masa pembongkaran.

"Jadi kami telah membuat surat ulang 1 minggu dari sekarang agar mereka menyiapkan diri untuk dilakukan pembongkaran oleh Kementerian Lingkungan Hidup," terang Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyiapkan langkah-langkah pembongkaran obyek yang telah disegel pada periode Maret 2025.

"Setelah ini kami akan terus melakukan penyelidikan terkait dengan vila-vila yang ada di Puncak apakah ada persetujuan lingkungannya atau seperti apa. Dampak yang cukup besarnya sudah cukup memberi pelajaran kepada kita semua," tutur Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup akan bertindak tegas untuk mengembalikan fungsi dari daerah hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung ini. 

"Sebanyak 7.500 hektar daerah DAS Ciliwung harus direhabilitasi. Saya sebagai Menteri akan menekan semua pihak, menekan Pak Bupati, menekan Gubernur, Camat, Lurah, untuk dengan taat melakukan asas perlindungan terkait dengan lingkungan hidupnya," papar Hanif. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com