KPK Telusuri Sosok Berpengaruh yang Perintahkan Pungli Proyek Jalan Sumut

TRIBUNBEKASI.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih belum menuntaskan kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. 

Penyidik KPK hingga kini masih terus mendalami siapa pihak yang diduga memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) nonaktif Sumatera Utara (Sumut), Topan Obaja Putra Ginting, untuk memungut fee dalam sejumlah proyek jalan di provinsi tersebut. 

Diduga, ada sosok berpengaruh di balik pemungutan fee proyek jalan tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik KPK sedang bekerja keras untuk menelusuri aliran dana dan mengungkap adanya kemungkinan perintah dari atasan. 

Total fee yang diminta dalam proyek-proyek ini diperkirakan mencapai 10 hingga 20 persen.

Nilainya sekitar Rp46 miliar dari total nilai proyek yang mencapai Rp231,8 miliar.

Baca juga: Dihadiri Ribuan Penonton, SyahLive Sukses Gelar Konser FUNTAZTIC.LY by BRI

Baca juga: Lokasi Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Selasa 29 Juli 2025

"Ya, semua informasi itu masih didalami oleh penyidik ya, terkait dengan aliran uangnya ke mana saja, kemudian dengan apakah ada perintah itu juga termasuk didalami," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).

Untuk mengungkap dalang di balik permintaan fee proyek jalan tersebut, KPK telah memeriksa sejumlah saksi kunci, salah satunya adalah Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, M. Ahmad Effendy. 

Ahmad Effendy telah diperiksa secara intensif terkait pergeseran anggaran untuk beberapa proyek jalan yang menjadi sorotan.

Sejumlah proyek jalan tersebut di antaranya pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labusel senilai Rp96 miliar dan proyek pembangunan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp61,8 miliar. 

Total kedua proyek jalan tersebut mencapai Rp157,8 miliar.

"Nanti kita akan melihat begitu ya secara utuh informasi-informasi ataupun keterangan yang sudah diperoleh dari pemeriksaan para saksi ataupun dari kegiatan penggeledahan," kata Budi Prasetyo.

Baca juga: Perpanjangan SIM Kabupaten Bekasi Selasa 29 Juli 2025 di Dua Lokasi Satpas

Baca juga: Layanan SIM Keliling Karawang, Selasa 29 Juli 2025 di Lokasi Gebyar PATEN

Penyidik telah mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang akan dianalisis untuk melacak pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini.

Keterlibatan Gubernur

Ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara atau Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam memberikan perintah tersebut, Budi Prasetyo menegaskan bahwa hal itu masih menjadi materi pendalaman.