DPRD Minta Pemkot Bekasi Sigap Lakukan Mitigasi untuk Atasi Ratusan Kasus DBD

TRIBUNBEKASI.COM, KOTA BEKASI — DPRD Kota Bekasi mengharuskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk bersikap terhadap peristiwa Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terjadi di kalangan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman meminta Pemkot Bekasi melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk segera memitigasi meningkatnya kasus DBD.

Terlebih berdasarkan data yang dimiliki Wildan menunjukkan terdapat lonjakan kasus DBD yang telah mencapai 596 kasus terhitung tiga bulan terakhir.

Angka tersebut sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Dinkes Kota Bekasi, persisnya sejak awal tahun hingga awal April 2025.

"Kami minta Pemkot Bekasi, dalam hal ini Dinkes dan seluruh stakeholder kesehatan, untuk segera menyiapkan langkah mitigasi yang terbaik, penanganan DBD harus sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku," kata Wildan, Jumat (25/4/2025).

Wildan menjelaskan mitigasi bertujuan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat DBD, sehingga masyarakat perlu mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat untuk mengantisipasinya.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Harap Pemkot Sediakan Gambar Jalan Terintegrasi di Kota Bekasi

Baca juga: Ada 142 Ribu Warga Kabupaten Bekasi Menganggur, Begini Upaya Disnaker

Baca juga: Berbalik Naik Rp 17.000 Per Gram, Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Jumat Ini Menguat jadi Segini

Baca juga: Kurangi Limbah Makanan di Bekasi, Disketapang Luncurkan Program Ali Topan

"Yang paling utama, jangan sampai kasus DBD ini menyebabkan angka kematian," jelasnya.

Wildan menuturkan penanganan DBD harus dilakukan secara kolaboratif dan tidak hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan atau pihak relevan, dalam hal ini Rumah Sakit (RS), sehingga seluruh elemen masyarakat diharap turut aktif mengedukasi soal pentingnya menjaga kebersihan.

"Penyebab utama DBD ini lingkungan yang tidak sehat, maka masyarakat harus sadar menjaga kebersihan," tuturnya.

Terkait pelayanan tenaga medis, Wildan mengungkapkan setiap puskesmas dan RS dapat melangsungkan SOP secara ketat untuk tidak terjadi penolakan pasien.

"Kalau SOP dijalankan dengan baik, mestinya tidak ada masalah, tapi kalau memang terjadi penumpukan pasien, komunikasi petugas ke masyarakat itu penting supaya nggak ada miskomunikasi," pungkasnya. (*/adv/m37)