Sengketa Pilpres

Hadir sebagai Saksi Sengketa PHPU, Sri Mulyani Sebut Forum di MK Jadi Cara Merawat Nalar Publik

Dalam kesaksiannya di persidangan tersebut, Sri Mulyani menyebut bahwa APBN adalah instrumen penting penentu cita-cita bernegara. 

Tangkap Layar YouTube KompasTV
Empat Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo hadir sebagai saksi sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024. 

TRIBUNBEKASI.COM — Empat menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Jumat, 5 April 2024.

Kehadiran empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo tersebut untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024.

Keempat menteri yang hadir sebagai saksi itu diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Sri Mulyani mengenakan Batik hitam bercorak bunga warna-warni, sedangkan Risma terlihat mengenakan baju Batik coklat dengan kerudung berwarna hitam.

Saat tiba, kedua menteri perempuan itu menebar senyum kepada awak media. Risma yang hadir lebih dulu itu tidak mengatakan satu patah kata saat ditanya awak media.

BERITA VIDEO: SRI MULYANI: KAMI PERCAYA FORUM INI CARA MERAWAT NALAR PUBLIK

"Alhamdulillah, nanti dengar kan di dalam ya," ucap Sri Mulyani.

Airlangga yang tiba dengan mengenakan setelan jas dan memberikan jawaban singkat ketika disapa awak media.

Kemudian, Menko PMK Muhadjir Effendy datang mengenakan setelan hitam tanpa berkomentar sedikit pun.

Baca juga: Warga Kabupaten Bekasi Diminta Aktifkan Pam Swakarsa saat Momen Libur Mudik Lebaran

Baca juga: Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jumat 5 April 2024 Cek Lokasinya

Dalam kesaksiannya di persidangan tersebut, Sri Mulyani menyebut bahwa APBN adalah instrumen penting penentu cita-cita bernegara. 

Dengan demikian, sebaiknya dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel.

"Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik transapran dan akuntabel," kata Sri Mulyani saat sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di MK, Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2024.

Sri Mulyani pun berharap sidang MK ini menjadi forum salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa.

"Forum di MK, Yang Mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa," jelas dia.

Baca juga: SIM Keliling Kabupaten Bekasi Jumat 5 April 2024, di Gedung Juang Tambun Selatan Mulai Pukul 16.30

Baca juga: Jadwal Layanan SIM Keliling Karawang, Jumat 5 April 2024, Simak Persyaratannya

Sri Mulyani mengatakan negara hadir dalam memberikan bantuan subdisi, bansos maupun jaminan sosial, sehingga hal tersebut merupakan mandat menuju kesejahteraan berkeadilan.

Halaman
1234
Sumber: Wartakota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved